Teori bertingkat peraturan perundangan di indonesia
Teori bertingkat peraturan perundangan di indonesia
Undang undang dasar 1945 sebagai dasar hukum dan hukum tertinggi di indonesia,merupakan dasar landasan atau sumber serta alat pengawasan bagi peraturan hukum lain,yang berlaku di indonesia.
Selain itu adanya "teori bertingkat" dalam peraturan perundangan negara republik indonesia , maka berarti peraturan yang berada dibawah harus sesuai dengan peraturan di atasnya, dan kesemuanya itu harus bersumber pada uud 1945;
Teori bertingkat peraturan republik indonesia adalah sebagai berikut
1.undang undang dasar 1945 yang.membuat mpr keterangan landasan pokok, sumber hukum tertinggi
2.undang undang yang membuat pemerintah atau dpr keterangan peraturan umum mengenai suatu masalah tertentu
3.peraturan pemerintah yang membuat pemerintah keterangan peraturan,pelaksanaan dari undang undang
4.keputusan presiden yang membuat presiden keterangan pe laksanaan dari peraturan pemerintah
5.keputusan mentri/peraturan mentri yang membuat mentri keterangan pelaksanaan dari peraturan pemerintah
Undang undang dasar 1945 sebagai dasar hukum dan hukum tertinggi di indonesia,merupakan dasar landasan atau sumber serta alat pengawasan bagi peraturan hukum lain,yang berlaku di indonesia.
Selain itu adanya "teori bertingkat" dalam peraturan perundangan negara republik indonesia , maka berarti peraturan yang berada dibawah harus sesuai dengan peraturan di atasnya, dan kesemuanya itu harus bersumber pada uud 1945;
Teori bertingkat peraturan republik indonesia adalah sebagai berikut
1.undang undang dasar 1945 yang.membuat mpr keterangan landasan pokok, sumber hukum tertinggi
2.undang undang yang membuat pemerintah atau dpr keterangan peraturan umum mengenai suatu masalah tertentu
3.peraturan pemerintah yang membuat pemerintah keterangan peraturan,pelaksanaan dari undang undang
4.keputusan presiden yang membuat presiden keterangan pe laksanaan dari peraturan pemerintah
5.keputusan mentri/peraturan mentri yang membuat mentri keterangan pelaksanaan dari peraturan pemerintah